Rumah Dhuafa: Dihentikan

Program Pemberian Bantuan Pembangunan Rumah bagi Kaum Dhuafa yang Layak Huni oleh Pemerintah Aceh merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup di bidang perumahan dan permukiman agar masyarakat miskin (dhuafa) yang tidak mempunyai kemampuan untuk membangun rumah sendiri dibantu untuk dapat memiliki dan menempati rumah yang layak dan memenuhi standar kesehatan, keamanan maupun kenyamanan bagi penghuninya.

Simak prosedur usulan pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhuafa di Provinsi Aceh. Lihat pula contoh rumah yang dibangun di Bireuen dan Lhokseumawe.

ab

Staf Biro Adm. Pembangunan sedang melayani para pemohon rumah dhuafa.

PEMBERITAHUAN

Sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 Pemerintah Aceh telah menerima proposal permohonan pembangunan rumah layak huni yang diajukan oleh masyarakat dalam jumlah relatif banyak. Kondisi ini semakin hari semakin bertambah sementara Pemerintah Aceh mengalokasikan dana yang sangat terbatas untuk pembangunan rumah dhuafa setiap tahunnya sehingga tidak semua usulan dapat dipenuhi.

Di sisi lain, dari proposal yang diusulkan, banyak terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 330/15523 tanggal 06 Maret 2009 tentang Ketentuan dan Prosedur Usulan Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Miskin (Kaum Dhuafa) sehingga sangat merugikan masyarakat karena harus mengeluarkan dana relatif besar untuk pengurusan proposal melalui pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk maksud tersebut, melalui Surat Gubernur Aceh No. 330/24961 tanggal 20 Mei 2010, Pemerintah Aceh pada tahun 2010 mengambil kebijakan untuk Menghentikan Penerimaan Usulan Proposal Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Miskin (Kaum Dhuafa).

Posted in Adm. Pemb. Permukiman & Infrastruktur | Leave a comment

Jalan

Jalan
Rencana Ring Road Banda Aceh

Rencana Ring Road Banda Aceh

Pepatah Cina mengatakan: “Jika ingin maju, buatlah jalan“. Memang, transportasi darat, laut, dan udara menjadi salah-satu urat nadi pembangunan. Karena itu, Pemerintah Aceh mengupayakan agar sektor ini semakin berkembang di masa yang akan datang.

Simak paparan berikut ini:

Berikut ini adalah kondisi umum jalan lintas barat Aceh yang direkam (berformat .mpeg) pada tanggal 07-08 Mei 2010.

View the Video

Posted in Adm. Pemb. Permukiman & Infrastruktur | 1 Comment

Tambak di Timur Aceh

Pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur Jawa Barat pada dasarnya merupakan momentum akselerasi pembangunan untuk mewujudkan kebijakan Triple-P (Pro-growth, Pro-poor dan Pro-job) dan dimulainya peningkatan investasi swasta dan pemerintah di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk jangka panjang hingga tahun 2025.

Secara nasional revitalisasi perikanan mencakup 3 (tiga) komoditas yang telah ditetapkan untuk dikembangkan, yaitu Tuna, Udang dan Rumput Laut. Adapun revitalisasi perikanan budidaya difokuskan pada udang hasil budidaya, yaitu jenis Udang Windu dan Vaname serta diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor komoditas tersebut.

Areal lahan bagi kegiatan perikanan budidaya tambak di wilayah pesisir Aceh pada tahun 2004 diperkirakan mencapai luas sekitar 36.916,9 Ha. Dari total luasan tersebut, sekitar 96% atau seluas 35.398,3 Ha tambak berada di kawasan pantai timur Aceh dan hanya sekitar 4% atau seluas 1.518,6 Ha yang berada di kawasan pantai barat Aceh. Permasalahan utama adalah sebagian kawasan tambak yang turut mengalami kerusakan, baik sarana maupun prasarananya, akibat adanya tsunami pada akhir tahun 2004 yang lalu, yakni mulai dari Kabupaten Aceh Barat ke pantai utara dan timur sampai ke Kabupaten Aceh Utara.

Karena itulah, BRR NAD-Nias melakukan identifikasi dan inventarisasi kawasan budidaya tambak di pantai Timur Aceh untuk:

  1. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan/petani tambak dan masyarakat pesisir serta pelaku ekonomi perikanan.
  2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha disektor kelautan dan perikanan.
  3. Meningkatkan konsumsi ikan dan penyediaan bahan baku industri.
  4. Meningkatkan ekspor hasil perikanan dan penerimaan devisa.
  5. Meningkatkan penerimaan daerah melalui hasil perikanan.

Simak laporan lengkapnya di sini.

Posted in Pembinaan Pemb. Lintas Kab/Kota | 1 Comment

Irigasi Aceh

Air adalah unsur penting kehidupan. Karena itu, sumberdaya air yang ada perlu dikelola dengan baik dan terencana. Pemerintah Aceh menyadari hal ini sehingga menuangkan rencana pembangunan bidang sumberdaya air dalam RPJM 2007-2012. Hal ini dapat dibaca lebih lengkap pada presentasi berikut:

“Pembangunan Irigasi Aceh”

Posted in Adm. Pemb. Permukiman & Infrastruktur | Leave a comment

Marine Protected Area

Marine Protected Area (Kawasan Lindung Perairan Laut) adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi areal ekosistem bakau, kawasan terumbu karang, padang lamun, dan atau habitat ekosistem lainnya, yang secara sendiri atau bersama‐sama dipilih dan ditetapkan untuk dilindungi dari aktivitas pengusahaan perikanan yang berlebihan dan pengambilan biota lautnya, kecuali untuk kegiatan penelitian, studi dan survey berkenaan dengan pengelolaan kawasan tersebut.

Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Namun, pemanfaatan sumberdaya laut Aceh belum memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya. Apalagi bencana tsunami ikut menambah kerusakan ekologis pesisir Aceh. Karena itu, BRR NAD-Nias telah melakukan identifikasi dan analisis sumberdaya hayati laut, serta menyusun petunjuk teknis sebagai komponen dasar manajemen Kawasan Lindung Perairan Laut di Pantai Timur Aceh.

Posted in Adm. Tata Ruang | Leave a comment

Bireuen: Strategi Pengembangan Perbatasan

Daerah perbatasan penting untuk diperhatikan. Segala potensi yang ada di sana, baik potensi sosial budaya, sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dapat mendukung sistem perekonomian dan pertahanan/keamanan negara. Karena itu, penentuan strategi pembangunan yang tepat di daerah perbatasan sangat diperlukan.

Pada tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bireuen melakukan kajian strategis untuk mengelola wilayahnya yang berbatasan dengan kabupaten lain. Kajian permulaan yang meliputi Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jeumpa, dan Kecamatan Peudada ini diharapkan membantu para pengambil kebijakan sehingga pembangunan yang merata dapat dirasakan oleh masyarakat Bireuen.

Lihat pula Peta Administrasi Bireuen tahun 2009.

Posted in Adm. Tata Ruang | 1 Comment

Ke(tidak)sesuaian RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh (RTRWA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) secara keseluruhan telah disusun baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun oleh BRR NAD-Nias. Sebagai suatu kesatuan, perencanaan tata ruang wilayah selalu memperhatikan rencana yang lebih luas. Namun dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di Provinsi Aceh urutan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan mengingat penyusunan RTRWA dengan RTRW Kabupaten/Kota dilakukan secara bersamaan. Kesemua Rencana Tata Ruang Wilayah, baik RTRWA maupun RTRWK tersebut menurut laporan BRR NAD-Nias, telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008.

Beberapa permasalahan mulai timbul ketika pada tahun 2009 Rancangan Qanun RTRWA dan RTRWK diajukan untuk mendapat kekuatan hukum untuk diterapkan. Permasalahannya tersebut antara lain :

  1. Tidak sesuainya arah pemanfaatan ruang yang terdapat di RTRWA dengan RTRW Kabupaten/Kota.
  2. Tidak dapat dibahas Rancangan Qanun RTRW Kabupaten/Kota mengingat Rancangan Qanun RTRWA belum selesai.
  3. Adanya usulan-usulan dari Kabupaten/Kota yang belum seluruhnya dapat ditampung dalam RTRWA.
  4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), RTRWA sudah menjadi Qanun/Peraturan Daerah paling lambat 2 tahun setelah UUPR ditetapkan atau tahun 2009, sedangkan RTRW Kabupaten/Kota paling lambat 3 tahun atau tahun 2010.

Oleh sebab itu, pada awal tahun 2010 ini Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berusaha menyelesaikan masalah tersebut.

Simak pula hasil telaah kami terhadap kesesuaian rancangan RTRWK lima kabupaten di Aceh terhadap RTRWA.

Posted in Adm. Tata Ruang | 1 Comment

Waterfront City

Waterfront City

Mungkin Anda pernah mendengar tentang Alamo, sebuah benteng penting saat Revolusi Texas. Benteng ini terletak di Kota San Antonio, AS. Selain nilai sejarahnya, objek ini menjadi daya tarik wisata dunia karena di sekitarnya terdapat river walk yang menyulap sungai buatan di tengah kota menjadi ‘jalan’ bagi pelancong, dimana toko, cafe, dan hotel menghadap sungai itu (waterfront).

Nah, pariwisata dengan konsep waterfront city juga menjadi salah-satu rencana yang dikembangkan oleh BRR NAD-Nias di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar yang dialiri Krueng Aceh. Video berikut (berformat .mpeg) menggambarkan rencana ini.

View the Video

Catatan:

Jika koneksi lambat, download video tersebut (96.7 MB) sebelum memainkannya (klik kanan, pilih Save Link As…).

Baca juga:

- “Selokan Besar Bernama Krueng Aceh” (Agustina, 2010).

Posted in Adm. Pemb. Permukiman & Infrastruktur | Leave a comment

Budidaya Laut P. Banyak & Simeulue

Berdasarkan pertimbangan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup, Pulau Banyak mempunyai luas perairan potensial untuk budidaya laut sebesar 22.751,67 Ha yang terdiri dari 1496,23 Ha dengan kategori sesuai dan 21.255,44 Ha dengan kategori sesuai bersyarat; luas wilayah yang direkomendasikan sebagai lokasi budidaya hanya 156,05 Ha dengan luas efektif sebesar 46,82 Ha. Selain memperhitungkan kesesuaian lahan, pemilihan lokasi budidaya di Pulau Banyak tersebut sudah memperhitungkan keberadaan Kawasan Taman Wisata Laut.

Sedangkan luas perairan potensial untuk budidaya laut di Simeulue adalah 9.384,44 Ha yang terdiri dari 5003.38 Ha kategori sesuai dan 4381.06 Ha kategori sesuai bersyarat; yang direkomendasikan sebagai lokasi budidaya hanya 734,14 Ha dengan luas efektif 220,24 Ha. Pemilihan lokasi telah mempertimbangkan keberadaan Kawasan Taman Wisata Laut dan KKLD Simeule.

Untuk informasi lebih lanjut, simak laporan Penyusunan Rencana Aksi Budidaya Laut di Pulau Banyak dan Simeulue yang disusun pada tahun 2007 oleh BRR NAD-Nias.

Posted in Pembinaan Pemb. Lintas Kab/Kota | Leave a comment

Tsunami & Tata Ruang Banda Aceh

Pada bulan September 2008, BRR NAD-Nias menyelesaikan studi tentang “Identifikasi Zona Sumber-sumber Gempa dan Probabilistik Bahaya Tsunami Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan di Kota Banda Aceh”. Kajian ini berusaha menyelaraskan potensi gempa bumi dan tsunami dengan rencana tata ruang Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah perlu dikembangkan program mitigasi non-struktural, dengan cara mensosialisasikan peta-peta hazard tsunami yang dihasilkan dalam hasil kajian ini kepada masyarakat dengan sasaran membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami.

Kunjungi pula website Kota Banda Aceh.

Posted in Adm. Tata Ruang | Leave a comment