OSS di Pemerintahan Aceh

Gubernur Aceh dalam suratnya bernomor 555/56402, tanggal 24 Agustus 2010, meminta seluruh kabupaten/kota dan dinas/badan/lembaga di Aceh untuk segera mengganti perangkat lunak ilegal dengan Open Source Software (OSS). Batas waktu untuk melakukannya adalah tanggal 31 Desember 2011.

Untuk lebih jelas, silahkan menghubungi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh, c.q. Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika, Jl. Tgk. Cot Plieng No. 48 Banda Aceh.

Sebagai informasi, situs Biro Administrasi Pembangunan ini menggunakan WordPress dan dikelola melalui Ubuntu. Keduanya merupakan OSS.

Situs terkait:

Posted in Umum | 1 Comment

Hutan Kota Langsa

Setda Aceh melaksanakan rapat koordinasi dengan Walikota Langsa dan instansi terkait sehubungan dengan usulan Pemerintah Kota Langsa untuk menggunakan sebahagian kecil lahan PTPN I Langsa sebagai kawasan Hutan Kota. Acara dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2010.

Rapat menghasilkan kesimpulan berupa dukungan Pemerintah Aceh atas usulan Pemerintah Kota Langsa tersebut karena sesuai dengan visi Aceh Green dan tuntutan Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di mana kawasan perkotaan wajib memiliki setidaknya 20% kawasan hijau. Di sisi lain, Pemerintah Kota Langsa perlu membuat perencanaan yang matang (master plan) terhadap pemanfaatan lahan yang dimaksud dan perlu memasukkannya dalam RTRW Kota Langsa.

Posted in Adm. Tata Ruang | 2 Comments

Geodatabase Terpadu

Berapakah luas wilayah Aceh? Jika Anda menggunakan peta shapefile yang ada dalam server kami beberapa waktu yang lalu, perhitungan sederhana menghasilkan angka 5.701.798,56 Ha. Namun, jika Anda sempat membaca draft RTRWA, luas Aceh yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 5.675.840,82 Ha. Berbeda bukan? Belum lagi jika Anda menggunakan data dari sumber-sumber lain.

Nah, untuk menghindari masalah seperti di atas, Pemerintah Aceh menerbitkan SK Gubernur No. 050/237/2010 tentang Pembentukan Forum Pusat Data Geospasial Aceh. Forum ini dimaksudkan untuk mensinkronkan data geospasial (geodatabase/data kebumian/data geografi) yang ada di instansi pemerintah di Aceh agar terpadu. Setiap dinas/badan mengirimkan stafnya untuk menghimpun data di UPTB PDGA BAPPEDA Aceh untuk kemudian dikelola secara profesional menggunakan sistem informasi geografi (GIS).

GIS tidak hanya alat untuk menyimpan data geospasial atau membuat peta, tapi juga alat analisis. Karena itu, penyediaan shapefile peta dasar sangat diperlukan untuk memudahkan pengguna GIS dalam mengolah dan menghubungkan data geospasial untuk melahirkan informasi baru. Sebab, hasil analisis terhadap data yang sama bisa saja berbeda jika dilakukan oleh sektor yang berbeda.

Sebagai contoh, untuk menemukan lokasi pembuangan sampah, seorang perencana kota memerlukan peta tanah, peta jalan, peta hidrologi, peta topografi, dan peta penggunaan lahan. Ahli kesehatan juga dapat menggunakan peta-peta dasar itu untuk menemukan area potensial nyamuk malaria. Pekerjaan ini akan sulit dilakukan melalui GIS jika yang dipublikasikan hanya peta-peta dasar dalam bentuk PDF atau JPG. Jadi, analisis oleh sektor yang bersangkutan menjadi penting agar data geospasial yang ada termanfaatkan secara maksimal.

Kembali ke luas Aceh di awal tulisan ini: mana yang akan kita pakai sebagai rujukan? Pakailah data geospasial yang ada di draft RTRWA karena dihasilkan dari analisis Forum PDGA. Unit inilah yang menjadi sumber informasi kebumian dari Pemerintah Aceh. Saat ini, kami telah menyediakan shapefile yang sama dengan peta dalam RTRWA. Mudah-mudahan Forum ini dapat memberikan pelayanan bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Posted in Adm. Tata Ruang | Leave a comment

Lindung & Budidaya

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh membagi kawasan lindung dan budidaya secara tegas. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Dua kawasan utama tersebut yang menjadi dasar bagi kabupaten/kota di Aceh untuk membuat RTRW Kab/Kota serta memberi izin pemanfaatan lahan. Masyarakat perlu mematuhi ketentuan penataan ruang ini. Jika tidak, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengancam hukuman pidana yang besar bagi pelanggarnya.

Anda bisa mendapatkan shapefile dan petanya di sini. Menurut peta itu, 52% wilayah Aceh adalah Kawasan Lindung!

Posted in Adm. Tata Ruang | Leave a comment

Sosialisasi Tertib Pemanfaatan Ruang 2010

Sosialisasi Tertib Pemanfaatan Ruang 2010

Salah-satu misi Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi tata ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Sebagai bagian dari usaha menjalankan misi di atas, Bagian Administrasi Tata Ruang mengadakan acara “Sosialisasi Tertib Pemanfaatan Ruang” pada: Hari/Tgl: Kamis-Jumat /01-02 Juli 2010 | Tempat: Hotel Grand Nanggroe, Jl. Tgk. Imum Lueng Bata, Banda Aceh. | Narasumber: BAPPENAS dan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. | Peserta: Pejabat bidang tata ruang dari seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

Adapun materi yang disampaikan adalah:

  1. Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  3. Kedudukan RTRW Kabupaten dalam Pembangunan Daerah.
  4. Peran BKPRN dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional.
  5. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

Berikut ini adalah rekaman singkat kegiatan tersebut.

View the Video

Posted in Adm. Tata Ruang | Komentar Dimatikan

Lingkungan Hidup dalam RTRW

Kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia berlangsung begitu cepat, sehingga degradasi lingkungan hidup hampir sulit untuk dicegah dan dikendalikan. Artinya, Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu tidak berarti di lapangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak diintegrasikannya pertimbangan lingkungan pada tahap formulasi kebijakan (policy), rencana (plan), atau program.

Hal di atas dapat diatasi melalui aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA).

Simak masalah lingkungan dan rencana tata ruang selengkapnya dalam artikel berikut:

Posted in Adm. Tata Ruang | Leave a comment

Wilayah Sungai Aceh

Mungkin Anda sering mendengar istilah DAS (Daerah Aliran Sungai). Istilah ini terkadang salah dipahami sebagai ‘tubuh dan sempadan sungai’ saja. Padahal DAS merupakan suatu wilayah di mana ekosistem dengan berbagai jenis dan aktivitas makhluk hidup berada dengan sungai sebagai sumber kehidupan. Dalam bahasa Inggris dikenal banyak sebutan tergantung dari sudut pandang pembicaraan.

Selain DAS, terdapat Wilayah Sungai (WS) yang merupakan kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai (Sumber: Permen PU No. 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai). Peta di samping adalah sebaran Wilayah Sungai di Aceh.

Posted in Adm. Tata Ruang | Leave a comment

Peta Gajah Aceh

Anda ingin mengetahui sebaran gajah, harimau, badak, dan orangutan di Aceh? Semuanya bisa terlihat dalam peta-peta mengenai biogeografi di Aceh. Bahkan, Anda bisa melihat daerah sebaran gajah yang ditumpangsusunkan dengan citra satelit. Caranya, buka file “peta_gajah_aceh.kmz” dengan Google Earth. Ini juga bisa dicoba untuk peta-peta sebaran hewan lainnya dengan menggunakan fasilitas Add>Image Overlay di Google Earth.

Peta-peta ini menjadi penting manakala kita membicarakan tentang marga satwa yang dilindungi undang-undang. Pengetahuan tentang keberadaan dan kebiasaan mereka menggunakan ruang, membantu kita dalam melakukan analisis terhadap konflik pemanfaatan ruang antara manusia dan hewan di hutan yang menutupi lebih dari 60% wilayah Aceh itu.

Posted in Adm. Tata Ruang | Leave a comment

MSF untuk hutan Aceh

Kawasan hutan Aceh memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus diberi kedaulatan untuk mengelola sumber daya hutan dengan kearifan lokal yang dimiliki.

Pada tanggal 31 Maret – 1 April 2010, diadakan temu para pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan Aceh. Berikut ini resume pertemuan tersebut.

Posted in Adm. Tata Ruang | Leave a comment

Cagar Budaya: Makam Malikussaleh

Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Meurah Silu, atau Malikussaleh. Sisa kejayaannya sebagai salah-satu pusat peradaban Islam pertama di nusantara dapat dilihat pada komplek makam Sultan Malikussaleh dan Sultanah Nahrisyah di Kecamatan Samudera, Aceh Utara.

Pemerintah Indonesia menjaga situs sejarah bekas Kerajaan Samudera Pasai dengan memasukkannya dalam Kawasan Lindung dengan kategori Kawasan Cagar Budaya. Berikut ini hasil dokumentasi kami dalam identifikasi Kawasan Tertentu beberapa waktu lalu di sekitar dua komplek makam bersejarah itu.

Posted in Adm. Tata Ruang | 1 Comment