Atlas Risiko Bencana (Edisi 22/12/2010)

Dalam rangka mengurangi risiko bencana, Pemerintah Aceh membentuk suatu tim kerja multistakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menyusun Peta Risiko Bencana Aceh (Aceh  Disaster Risk Map [ADRM]).

 

Ada lima tahapan pembuatan ADRM, yaitu: Penyiapan Atlas Yang Komprehensif; Identifikasi Tipe Bencana; Penyiapan Peta Risiko Bencana; Perbandingan antara Peta Risiko Bencana dan Peta RTRW; dan Rekomendasi untuk RTRW berbasis Mitigasi Bencana.

Kelima tahapan di atas diskemakan dalam bentuk Rangkaian Konseptual Framework ATLAS RISIKO BENCANA Aceh beserta Prosedur dan Proses Implementasi yang disusun terstruktur dan transparan sehingga mudah dipahami dan dipelajari bagi semua pengguna.

Hasil kerja tim multistakeholder berupa Atlas Risiko Bencana Aceh edisi 22 Desember 2010 telah diterbitkan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan pembangunan daerah. Isinya adalah AGENDA dari rekomendasi-rekomendasi untuk revisi RTRW berbasis mitigasi bencana, dan ATURAN-MAIN untuk melaksanakan AGENDA itu. ATLAS, AGENDA dan ATURAN-MAIN, yang juga disebut sebagai Perangkat Triple-A, dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh tidak hanya untuk Penyiapan Tata Ruang Berdasarkan Mitigasi Bencana, tetapi juga bisa digunakan dengan efektif untuk mengarahkan investasi publik (RPJMD) dan investasi swasta (pengembangan ekonomi, pengembangan usaha, mata pencaharian).

Catatan:

Sebelumnya telah ada Peta Multi Hazard Aceh versi 1.

Posted in Adm. Tata Ruang | 2 Comments

Listrik untuk Ketambe

Biro Administrasi Pembangunan menfasilitasi rapat guna membicarakan usulan pembangunan jaringan listrik di Desa Simpur Jaya dan Desa Rumah Bundar, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Rapat yang dipimpin Asisten II Setda Aceh, Said Mustafa, ini dihadiri oleh Bupati Aceh Tenggara, General Manager PLN Wilayah Aceh, serta unsur dinas/badan terkait.

Sebelumnya, pada tanggal 23 September 2010, masyarakat Desa Simpur Jaya dan Desa Rumah Bundar mengirimkan permohonan pembangunan jaringan listrik kepada Bupati Aceh Tenggara. Permohonan ini disikapi dengan peninjauan lapangan pada tanggal 1 November 2010 oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) dan PLN Ranting Kutacane  untuk mengetahui lebih jelas kondisi wilayah yang dimaksud. Tim gabungan ini menyimpulkan bahwa permohonan masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan nasional itu layak untuk dipenuhi.

Namun, masalah ini menjadi tidak sederhana karena kedua desa di Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) itu berbatasan langsung dengan TNGL (lihat peta) yang selama ini tidak diizinkan untuk pembangunan jaringan listrik. Karena itu, Bupati Aceh Tenggara memohon rekomendasi dari Gubernur Aceh untuk memenuhi  salah-satu syarat guna mendapatkan izin pembangunan jaringan listrik di TNGL dari Kementerian Kehutanan.

Rapat ini menghasilkan kesimpulan berupa dukungan bagi pembangunan jaringan listrik di dua desa tersebut pada tahun 2011 dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung TNGL. Untuk itu, jaringan listrik hanya memanfaatkan daerah milik jalan dan  sedapat mungkin menggunakan kabel bawah tanah.

Posted in Adm. Pemb. Permukiman & Infrastruktur | Leave a comment

Standar Biaya 2011

Memasuki tahun 2011, Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.

Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. Sedangkan Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

Posted in Pembinaan Adm. Pembangunan | Leave a comment

Peta Multi Hazard Aceh

Edisi lebih baru ada di sini.

Penanganan bencana alam memerlukan perencanaan jauh-jauh hari sebelum musibah yang tak kita inginkan itu terjadi. Untuk itu, mitigasi (mitigation) dan kesiapsiagaan (preparedness) adalah dua hal yang harus dilakukan pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Mitigasi merupakan usaha untuk mengurangi dampak suatu bencana alam, baik dengan membangun bangunan agar mampu menahan/menghindari ancaman kerusakan (struktural), maupun membuat regulasi yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dan lahan (non-struktural).

Kesiapsiagaan merupakan usaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi bencana alam yang tak terduga dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang suatu bencana, mempersiapkan struktur dan infrastruktur organisasi penanganan bencana, melengkapi diri dengan alat-alat komunikasi, membuat jalur evakuasi, menyediakan tempat evakuasi, melatih tenaga-tenaga sukarela, dsb.

Pemerintah Aceh berusaha untuk siap menghadapi bencana alam di masa yang akan datang dengan  menyusun RTRW Aceh yang peka bencana dan bekerja sama dengan Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) UNSYIAH.

Anda dapat menelaah peta-peta potensi bencana alam di Aceh berikut ini:

Anda pun dapat membaca mengenai penanggulangan bencana alam di tautan berikut (situs yang berbahasa Inggris dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menggunakan Google Translate):

Posted in Adm. Pemb. Permukiman & Infrastruktur | Leave a comment

Workshop KEL

Pada tanggal 11 November 2010, sebanyak 30 lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah mengikuti workshop tentang Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Oasis Atjeh Hotel, Banda Aceh. Acara ini didasarkan pada dukungan Pemerintah Jerman terhadap permintaan Pemerintah Indonesia untuk membantu pengelolaan KEL guna menjaga kelestarian hutan sebagai penyuplai karbon alami untuk pengurangan emisi akibat penggundulan hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation [REDD]).

Acara yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) itu memberi kesempatan para peserta menyampaikan pendapat dan pengalamannya mengenai KEL. Masalah-masalah yang dipaparkan  dielaborasi dalam tiga kelompok besar, yaitu  biodiversity (pengurangan penggundulan hutan, reboisasi, dan rehabilitasi lahan yang rusak), sosial dan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar KEL), serta regulasi (kelembagaan, hukum, dan penataan ruang).

Pemerintah Jerman, melalui Bank Pembangunan Jerman (FKW) yang pernah membangun Rumah Sakit Baru Zainoel Abidin, memberi komitmen berupa pembangunan sarana dan prasarana yang direkomendasikan peserta workshop.

Workshop diakhiri dengan pemilihan prioritas program yang perlu segera dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya konservasi tanpa mengenyampingkan pembangunan berkelanjutan. Dua program awal yang dipilih dari sekian solusi yang dipaparkan adalah pembangunan geodatabase KEL (penyediaan server, software, citra satelit, pelatihan, bantuan percepatan penyusunan RTRW, dsb) serta pemberdayaan ekonomi masyarakat KEL dengan sistem UKM/mikro finansial.

Diharapkan agar masalah-masalah yang ada di KEL selama ini dapat dikurangi sekecil mungkin pada masa yang akan datang melalui penyelesaian yang komprehensif  dengan mendorong peran aktif masyarakat.

Posted in Adm. Tata Ruang | Leave a comment

RPJP Aceh

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai periode waktu 20 tahun. RPJP Aceh memuat misi dan arah kebijakan guna mencapai visi yang dirumuskan bersama, sehingga ini bukan hanya milik Pemerintah Aceh melainkan milik segenap rakyat. Karena itu, Bappeda Aceh yang bertanggung jawab menerbitkan produk-produk perencanaan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJP Aceh Tahun 2005-2025 pada tanggal 1 Nopember 2010 untuk memberi ruang bagi rakyat untuk ikut serta menulis keinginan dan harapan tentang kondisi Aceh pada tahun 2025. Sebelumnya, telah pula dilakukan beberapa diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan berbagai elemen masyarakat baik di Banda Aceh maupun di Kabupaten/Kota lainnya seperti Lhokseumawe, Takengon dan Meulaboh (sumber: Bappeda Aceh).

Berikut ini rancangan RPJP Aceh:

Posted in Pembinaan Adm. Pembangunan | Leave a comment

Perpres 54 Tahun 2010 dan e-Procurement

Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada aparatur pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Perpres tersebut menggantikan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dinilai memiliki banyak kekurangan. Acara diisi oleh Prof. Ir. Himawan Adinegoro, MSc (Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi) dan dilangsungkan di Hotel Pade, Banda Aceh pada tanggal 11-12 Oktober 2010.

Berkenaan dengan itu, pelelangan elektronik (e-procurement) segera digunakan di lingkungan Pemerintah Aceh.  Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh akan menjadi focal point Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) ini. Silahkan berkunjung ke lpse.acehprov.go.id.

Apa itu e-Procurement ?

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Proses Pengadaan Secara Elektronik

Proses lelang yang dilakukan secara elektronik adalah :

  1. Pengumuman lelang oleh Panitia.
  2. Upload dokumen lelang oleh Panitia.
  3. Download dokumen lelang oleh Panitia.
  4. Penjelasan lelang.
  5. Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia.
  6. Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia.
  7. Pengumuman pemenang lelang.
  8. Sanggahan kepada PPK.

Mengapa Panitia Pengadaan Memerlukan e-Procurement ?

  1. Mendapatkan penawaran yang lebih banyak.
  2. Mempermudah proses administrasi.
  3. Mempermudah PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan.

Mengapa Penyedia Memerlukan e-Procurement ?

  1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat.
  2. Memperluas peluang usaha.
  3. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang.
  4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang.

Mengapa Masyarakat Memerlukan e-Procurement ?

Memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan.

Sebagai informasi, di Aceh baru Kota Banda Aceh yang telah melaksanakan LPSE. Karena itu, Bagian Pembangunan Kota Banda Aceh ikut membantu memberi pelatihan e-procurement ini bagi kabupaten/kota lain beberapa waktu lalu.

Posted in Pembinaan Adm. Pembangunan | Leave a comment

Sosialisasi Kawasan Hutan

Kementerian Kehutanan RI melakukan sosialisasi PP No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Acara dilangsungkan di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 2 September 2010.

Bahan sosialisasi dapat Anda download di sini.

Informasi terkait:
David Gaveau dkk. menyediakan informasi perubahan tutupan vegetasi/hutan di Aceh dan bahkan seluruh Pulau Sumatera di situs Sumatranforest.org.

Posted in Adm. Tata Ruang | 1 Comment

Tata Ruang Pesisir Banda Aceh

Daerah pesisir Banda Aceh dapat dikembangkan menjadi kawasan yang produktif bagi masyarakat setempat. Sebagaimana terlihat dalam denah di samping (klik gambar untuk memperbesar), daerah tersebut dapat dijadikan sebagai pusat perikanan, mitigasi bencana, dan pariwisata.

Lihat pula tampilan peta itu di Google Earth.

Posted in Adm. Tata Ruang | 3 Comments

Wacana Pengembangan Banda Aceh

Pada hari Kamis (27/8), Gubernur Aceh bersama Muspida, Pemerintah Kota  Banda Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengadakan pertemuan membahas hasil penelitian Pusat Kajian dan Pengembangan Bisnis Ekonomi, Sosial, dan Teknik (PKP BEST) Universitas Syiah Kuala dan Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh tentang “Pengembangan Ibukota Provinsi Aceh”.

Gubernur menekankan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk mendengarkan pendapat atau komentar dari peserta terkait hasil penelitian tersebut. Diharapkan agar semua pihak mendapat gambaran lebih komprehensif mengenai ide pengembangan ibukota Provinsi Aceh sebelum suatu keputusan diambil.

Bahan Bacaan:

Posted in Adm. Tata Ruang | 2 Comments