Biro Administrasi Pembangunan Aceh

Kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia berlangsung begitu cepat, sehingga degradasi lingkungan hidup hampir sulit untuk dicegah dan dikendalikan. Artinya, Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu tidak berarti di lapangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak diintegrasikannya pertimbangan lingkungan pada tahap formulasi kebijakan (policy), rencana (plan), atau program.

Hal di atas dapat diatasi melalui aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA).

Simak masalah lingkungan dan rencana tata ruang selengkapnya dalam artikel berikut:

• UU No. 32 Tahun 2009 ttg. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• Integrasi Pertimbangan Lingkungan dalam Rencana Tata Ruang oleh Indra Sukaryono.
• Perencanaan Tata Ruang Bervisi Lingkungan sebagai Upaya Mewujudkan Ruang yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan oleh A. Hermanto Dardak.

Mungkin Anda sering mendengar istilah DAS (Daerah Aliran Sungai). Istilah ini terkadang salah dipahami sebagai ‘tubuh dan sempadan sungai’ saja. Padahal DAS merupakan suatu wilayah di mana ekosistem dengan berbagai jenis dan aktivitas makhluk hidup berada dengan sungai sebagai sumber kehidupan. Dalam bahasa Inggris dikenal banyak sebutan tergantung dari sudut pandang pembicaraan.

Selain DAS, terdapat Wilayah Sungai (WS) yang merupakan kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai (Sumber: Permen PU No. 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai). Peta di samping adalah sebaran Wilayah Sungai di Aceh.

Anda ingin mengetahui sebaran gajah, harimau, badak, dan orangutan di Aceh? Semuanya bisa terlihat dalam peta-peta mengenai biogeografi di Aceh. Bahkan, Anda bisa melihat daerah sebaran gajah yang ditumpangsusunkan dengan citra satelit. Caranya, buka file “peta_gajah_aceh.kmz” dengan Google Earth. Ini juga bisa dicoba untuk peta-peta sebaran hewan lainnya dengan menggunakan fasilitas Add>Image Overlay di Google Earth.

Peta-peta ini menjadi penting manakala kita membicarakan tentang marga satwa yang dilindungi undang-undang. Pengetahuan tentang keberadaan dan kebiasaan mereka menggunakan ruang, membantu kita dalam melakukan analisis terhadap konflik pemanfaatan ruang antara manusia dan hewan di hutan yang menutupi lebih dari 60% wilayah Aceh itu.

Kawasan hutan Aceh memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus diberi kedaulatan untuk mengelola sumber daya hutan dengan kearifan lokal yang dimiliki.

Pada tanggal 31 Maret – 1 April 2010, diadakan temu para pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan Aceh. Berikut ini resume pertemuan tersebut.

• Resume hasil lokakarya Multi Stakeholder Forum untuk hutan Aceh.

Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Meurah Silu, atau Malikussaleh. Sisa kejayaannya sebagai salah-satu pusat peradaban Islam pertama di nusantara dapat dilihat pada komplek makam Sultan Malikussaleh dan Sultanah Nahrisyah di Kecamatan Samudera, Aceh Utara.

Pemerintah Indonesia menjaga situs sejarah bekas Kerajaan Samudera Pasai dengan memasukkannya dalam Kawasan Lindung dengan kategori Kawasan Cagar Budaya. Berikut ini hasil dokumentasi kami dalam identifikasi Kawasan Tertentu beberapa waktu lalu di sekitar dua komplek makam bersejarah itu.

Marine Protected Area (Kawasan Lindung Perairan Laut) adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi areal ekosistem bakau, kawasan terumbu karang, padang lamun, dan atau habitat ekosistem lainnya, yang secara sendiri atau bersama‐sama dipilih dan ditetapkan untuk dilindungi dari aktivitas pengusahaan perikanan yang berlebihan dan pengambilan biota lautnya, kecuali untuk kegiatan penelitian, studi dan survey berkenaan dengan pengelolaan kawasan tersebut.

Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Namun, pemanfaatan sumberdaya laut Aceh belum memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya. Apalagi bencana tsunami ikut menambah kerusakan ekologis pesisir Aceh. Karena itu, BRR NAD-Nias telah melakukan identifikasi dan analisis sumberdaya hayati laut, serta menyusun petunjuk teknis sebagai komponen dasar manajemen Kawasan Lindung Perairan Laut di Pantai Timur Aceh.