Category Archives: Umum

Gubernur Aceh dalam suratnya bernomor 555/56402, tanggal 24 Agustus 2010, meminta seluruh kabupaten/kota dan dinas/badan/lembaga di Aceh untuk segera mengganti perangkat lunak ilegal dengan Open Source Software (OSS). Batas waktu untuk melakukannya adalah tanggal 31 Desember 2011. Untuk lebih jelas, … Continue reading →

Mungkin Anda pernah mendengar slogan “Aceh Green”. Lalu apa sebenarnya makna di balik ungkapan, semangat, visi atau bahkan filosofi tersebut? Salah-satunya adalah “Aceh ingin memastikan perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam –terutama hutan-hutan lokal, daerah aliran sungai, sumberdaya laut– demi kesinambungan … Continue reading →

Untuk melanjutkan kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pemerintah Aceh memaparkan beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi dalam membangun Aceh pasca tsunami. Berikut ini paparan Sekretaris Daerah Aceh dalam pertemuan dengan perwakilan PBB di Indonesia tanggal 19 Oktober 2009: Bahasa Indonesia … Continue reading →

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2007-2012 adalah: Penguatan pemerintahan, politik, dan hukum. Pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur investasi. Pembangunan pendidikan yang bermutu dan merata. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pembangunan agama, sosial, dan … Continue reading →

Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Surat Edaran Gubernur untuk Penanganan Bencana

Anda dapat memesan peta Aceh di Bakosurtanal. Sebelum melakukan pemesanan, ada baiknya melihat dulu indeks peta yang tersedia.

Dewasa ini istilah “GIS” begitu populer di kalangan aparatur pemerintahan. Kata yang merupakan kependekan dari Geographic Information System ini umum dikenal sebagai suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk pembuatan peta dan geodatabase. Web GIS yang menggunakan internet untuk mendistribusikan geodatabase … Continue reading →

Menurut Pasal 16, UU No. 11 tentang Pemerintahan Aceh, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dalam skala Aceh meliputi: perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; perencanaan dan pengendalian pembangunan; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana … Continue reading →