Biro Administrasi Pembangunan

Pansus DPRA yang membidangi masalah penataan ruang mengundang Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh (BKPRA) pada tanggal 10 Januari 2011 guna membicarakan agenda penyelesaian Qanun tentang RTRW Aceh. Dalam kesempatan itu, BKPRA yang diwakili oleh Kepala Bappeda Aceh menyampaikan perkembangan yang positif ke arah penyamaan substansi antara RTRWA dan RTRW Kabupaten/Kota. BKPRN pun telah mengeluarkan persetujuan substansi untuk RTRWA sehingga penyempurnaan dan pengesahan qanun dapat segera dilakukan.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) memeriksa substansi Rancangan (draft) Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang berkaitan langsung dengan RTRW Nasional. Hasil pemeriksaan itu disampaikan langsung oleh para anggota BKPRN kepada anggota BKPRA pada tanggal 22 Desember 2012 di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Rombongan BKPRA dipimpin oleh Kepala Bappeda Aceh Ir. Iskandar, M.Sc. dan disertai oleh dua anggota DPRA.

BKPRN menyambut baik usaha BKPRA untuk menyelesaikan RTRWA sebelum tahun 2012 walaupun menghadapi banyak hambatan. Hambatan yang utama adalah penyesuaian Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya) yang membutuhkan waktu karena Gubernur Aceh mengusulkan penambahan kawasan hutan. BKPRN memaklumi hal ini dan kagum karena hanya Aceh yang mengusulkan perluasan kawasan hutan. Beberapa koreksi dan rekomendasi BKPRN perlu segera dimasukkan dalam RTRWA agar Aceh segera memiliki qanun penataan ruang.

Walaupun Pasal 78, butir 4-b, dalam Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  mewajibkan agar RTRW Provinsi diselesaikan dua tahun sejak UU itu berlaku, Aceh mendapat tambahan waktu karena alasan di atas. Mudah-mudahan Qanun RTRW Aceh dapat segera disahkan awal tahun 2012. Qanun ini akan menjadi panduan pemanfaatan ruang Aceh hingga 20 tahun kemudian.

Gubernur Aceh membentuk Tim Evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (RTRK). Tim ini mempunyai tugas:

1. mensinergikan penyusunan RTRK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dan antar-RTRK yang berbatasan;
2. melakukan fasilitasi pelaksanaan substansi teknis RTRK;
3. memberikan masukan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Aceh yang diteruskan kepada Gubernur Aceh untuk dijadikan bahan rekomendasi atas Rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang Rencana RTRK dalam rangka persetujuan substansi teknis; dan
4. memberikan rekomendasi kepada Ketua BKPRD Aceh untuk diteruskan kepada Gubernur Aceh dalam proses penetapan Rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang RTRK menjadi Qanun Kabupaten/Kota.

Pemerintah Aceh berharap agar seluruh rancangan RTRK di Aceh dapat segera memperoleh Rekomendasi Gubernur untuk dibawa ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) di Jakarta walaupun RTRWA belum disahkan. Selain itu, kegiatan ini menciptakan peluang untuk mencapai kata sepakat terhadap beberapa perbedaan, khususnya usulan Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya), yang ada dalam RTRWA dan RTRK selama ini dengan tetap mengikuti peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Sidang pertama dilakukan pada tanggal 2 November 2011 dengan memeriksa RTR Kota Lhokseumawe. Beberapa rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan draft naskah akademis telah diberikan agar sesuai dengan rancangan RTRWA dan peraturan yang berlaku. Rekomendasi Gubernur Aceh untuk rancangan RTR Kota Lhokseumawe segera dikeluarkan setelah perbaikan tersebut dilakukan.

Adapun kabupaten/kota yang sudah dibahas adalah (update 15 Desember 2011)

1. Lhokseumawe
2. Aceh Besar
3. Langsa
4. Aceh Barat
5. Pidie Jaya
6. Pidie
7. Aceh Tengah
8. Aceh Utara
9. Aceh Timur
10. Bener Meriah
11. Aceh Singkil
12. Sabang
13. Bireuen

Selain itu, pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan pula sosialisasi hasil kajian Tim Terpadu dari BKPRN dan BKPRD Aceh kepada seluruh kabupaten/kota terkait dengan perubahan Kawasan Hutan. Hasil ini masih sementara dan bisa direvisi sesuai dengan masukan dari kabupaten/kota.

Catatan:

• Informasi ini diterbitkan pertama kali tanggal 03 November 2011.
• Kota Banda Aceh sudah memiliki Qanun RTRW Kota Banda Aceh dan bahkan memenangkan peringkat pertama bidang penataan ruang se-Indonesia.

Sehubungan dengan hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2011 oleh Tim
Survey dan Pemantauan Pembuatan Site Plan Tanah Perkantoran Newtown City di Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, maka kami, Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, sebagai anggota tim tersebut memandang perlu direncanakan arahan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien di lahan dimaksud agar sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil rapat dan pemantauan lapangan, menurut hemat kami arahan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

• Instansi yang membutuhkan lahan perkantoran lebih dari satu, yaitu LAN, BPBA, Koperasi, dan BNN.
• Bentuk lahan tidak simetris dan luas lahan yang tersedia sangat terbatas.
• Sebagian lahan sudah digunakan oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh untuk laboratorium, kantor, dan parkir; bahkan saat ini sedang dikerjakan pembangunan pagar permanen di sekitar laboratorium itu yang meliputi area sekitar 1,5 Ha (lihat foto).
• Kemungkinan akan terjadi okupulasi (pendudukan; pengambilalihan) lahan oleh penduduk sekitar bila lahan tersebut tidak dipagari atau diberi tanda batas secara permanen.

Berkenaan dengan hal di atas, kami mengusulkan (lihat denah di atas):

• Perkantoran yang hendak dibangun berada dalam satu kompleks dan berupa bangunan berlantai banyak (menara); di mana setiap instansi dapat menempati satu atau lebih lantai gedung tersebut menurut kebutuhan.
• Kebutuhan LAN dan Koperasi terhadap ruang diklat dan asrama dapat dipenuhi dengan mendesain beberapa lantai sebagai aula dan kamar-kamar untuk peserta diklat.
• Kebutuhan BPBA terhadap gudang dapat dipenuhi dengan menyediakan lahan di utara gedung perkantoran.
• Puncak menara dapat dibanguan helipad sebagai tempat pendaratan helikopter yang dapat dipakai oleh BPBA atau BNN.
• Lahan yang tidak terbangun dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.
• Dengan site plan seperti di atas maka hanya dibutuhkan satu jalan akses masuk, yaitu di sisi selatan kompleks kantor Kejaksaan Tinggi Aceh hingga di sepanjang sempadan sungai (waterfront).

Keterlambatan Aceh dalam menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dan RTRW Kabupaten/Kota (RTRWK) mendorong Biro Administrasi Pembangunan dan Tim Percepatan Penyusunan RTRW dari Kementerian PU mengadakan optimalisasi acara Sosialisasi Tertib Pemanfaatan Ruang tahun ini dengan mengundang seluruh kepala Bappeda se-Aceh untuk saling mengkompromikan strategi percepatan penyusunan RTRWA dan RTRWK.

Pemerintah Aceh melalui Bappeda menyatakan bahwa Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan rencana penataan ruang, terutama pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya), kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Jika kabupaten/kota belum memiliki data dari item-item RTRW yang dibutuhkan, maka dapat menggunakan data yang dimiliki BKPR Aceh. Pada Agustus 2011, usulan yang dimasukkan akan dipertahankan di hadapan tim terpadu dari BKPRN untuk diambil keputusan.

Saat ini, sesuai rekomendasi Biro Administrasi Pembangunan beberapa waktu sebelumnya, BKPR Aceh sedang mengadakan rapat padu serasi antara usulan RTRWA dan RTRWK se-Aceh untuk segera menemukan kata sepakat dalam masalah pola ruang. Mudah-mudahan Aceh segera memiliki RTRW untuk kepastian hukum perencanaan pembangunan.