Untuk saat ini, website Biro Administrasi Pembangunan dalam masa hibernasi/jeda, artinya tidak ada kegiatan pembaharuan data dan informasi.
Dalam rangka percepatan pembentukan LPSE di seluruh Aceh, LPSE Aceh melaksanakan “roadshow” ke seluruh kabupaten/kota untuk memberikan informasi tentang LPSE. Informasi yang dapat diunduh di bawah ini perlu diketahui oleh pemerintah setempat untuk memulai pembentukan LPSE.
Alhamdulillah. Dengan rasa syukur yang mendalam, LPSE Aceh telah menampilkan pengumuman lelang secara elektronik untuk yang pertama kali tepat pada pukul 23.00, tanggal 04 Februari 2012. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) merupakan SKPA yang memulai melaksanakan e-procurement ini. Kami ucapkan selamat kepada teman-teman Pokja di BMCK dan pokja-pokja lain yang sedang mempersiapkan peluncuran perdananya.
Pelelangan perdana ini adalah momentum yang telah lama dinantikan oleh seluruh anggota Tim LPSE Aceh. Ini memang prestasi yang membanggakan karena mereka telah ikut-serta mendukung pelelangan yang transparan, mudah, dan berkualitas di Aceh.
Berikut komentar sebagian anggota Tim LPSE Aceh:
“Secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini sangat banyak membantu,” — Afrizal, SE, Trainer.
“Kami sudah siap melayani eproc ini dengan dukungan teknis dan keamanan sistem dari LKPP.” –Hendri Dermawan, ST, Admin PPE.
“Selamat kepada Tim LPSE Aceh!” –Irawan Pandu Negara, Koordinator Tim LPSE Aceh/Helpdesk.
LPSE Aceh menerima pendaftaran calon penyedia barang/jasa dan konstruksi yang belum pernah mendaftar di LPSE lain di seluruh Indonesia. Pendaftaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
Verifikasi calon penyedia dilaksanakan di Kantor LPSE Aceh, Lantai 4, Kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh. Jadwalnya adalah setiap hari kerja pada pukul:
Forum Peneliti Aceh (FPA) adalah kumpulan para peneliti di Aceh yang berasal dari dunia kampus, pusat-pusat studi, dan atau perseorangan yang secara sukarela mendayagunakan segala kapasitasnya untuk meneliti dan memanfaatkan hasil penelitian untuk kemaslahatan masyarakat.
Pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2012-2017, FPA ikut menyumbangkan pemikirannya dengan fokus pada 15 (lima belas) prioritas isu strategis dalam kerangka Pengurangan Angka Kemiskinan di Aceh. Gagasan ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi Bappeda Aceh.
Anda dapat membaca ide-ide FPA untuk RPJM Aceh 2012-2017 di fpa.acehresearch.org
LPSE Provinsi Aceh sudah memiliki ruang yang dapat menfasilitasi kegiatannya sehari-hari. Ruang ini berlokasi di Lantai 4 Kantor Gubernur Aceh. Walaupun masih dalam tahap persiapan, masyarakat dan panitia (pokja) pelelangan dari seluruh dinas/badan dapat berkunjung ke sana untuk mendapat bantuan terkait eprocurement, berupa: pelatihan, verifikasi rekanan, pendaftaran panitia, dan bantuan teknis lainnya.
Ketersediaan ruang LPSE Aceh yang memadai diharapkan dapat mendukung pelayanan eprocurement lebih baik. Apalagi di tahun 2012, berdasarkan butir ke-11 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Inpres No.17 tahun 2011, target penerapan e-procurement di Kementerian/Lembaga/Institusi lain adalah 75%, sedangkan di Daerah sebesar 40%. Hal ini mendorong LPSE Aceh bergerak lebih cepat untuk menghasilkan pelelangan yang berkualitas dan bersih.
Kesiapan LPSE perlu didukung oleh kesiapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pula. Karena itu, tanggal 26 Januari 2012, LPSE Aceh mengadakan koordinasi dengan seluruh SKPA untuk memastikan informasi yang benar tentang eprocurement ini. Adapun tugas SKPA adalah:
Agar Panitia/Pokja pengadaan dapat langsung bekerja, SKPA perlu segera menyerahkan data pegawai yang menjadi anggota/ketua Panitia/Pokja ke LPSE. Data ini disertakan bersama Surat Permohonan Permintaan User dari ULP/SKPA; fotokopi Surat Keputusan PA/KPA/PPK; fotokopi lembar RKA/DPA/DIPA; dan fotokopi SK Panitia/Pokja. Adapun data pegawai yang diminta adalah:
Bacaan Terkait:
Pansus DPRA yang membidangi masalah penataan ruang mengundang Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh (BKPRA) pada tanggal 10 Januari 2011 guna membicarakan agenda penyelesaian Qanun tentang RTRW Aceh. Dalam kesempatan itu, BKPRA yang diwakili oleh Kepala Bappeda Aceh menyampaikan perkembangan yang positif ke arah penyamaan substansi antara RTRWA dan RTRW Kabupaten/Kota. BKPRN pun telah mengeluarkan persetujuan substansi untuk RTRWA sehingga penyempurnaan dan pengesahan qanun dapat segera dilakukan.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) memeriksa substansi Rancangan (draft) Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang berkaitan langsung dengan RTRW Nasional. Hasil pemeriksaan itu disampaikan langsung oleh para anggota BKPRN kepada anggota BKPRA pada tanggal 22 Desember 2012 di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Rombongan BKPRA dipimpin oleh Kepala Bappeda Aceh Ir. Iskandar, M.Sc. dan disertai oleh dua anggota DPRA.
BKPRN menyambut baik usaha BKPRA untuk menyelesaikan RTRWA sebelum tahun 2012 walaupun menghadapi banyak hambatan. Hambatan yang utama adalah penyesuaian Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya) yang membutuhkan waktu karena Gubernur Aceh mengusulkan penambahan kawasan hutan. BKPRN memaklumi hal ini dan kagum karena hanya Aceh yang mengusulkan perluasan kawasan hutan. Beberapa koreksi dan rekomendasi BKPRN perlu segera dimasukkan dalam RTRWA agar Aceh segera memiliki qanun penataan ruang.
Walaupun Pasal 78, butir 4-b, dalam Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan agar RTRW Provinsi diselesaikan dua tahun sejak UU itu berlaku, Aceh mendapat tambahan waktu karena alasan di atas. Mudah-mudahan Qanun RTRW Aceh dapat segera disahkan awal tahun 2012. Qanun ini akan menjadi panduan pemanfaatan ruang Aceh hingga 20 tahun kemudian.
Gubernur Aceh membentuk Tim Evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (RTRK). Tim ini mempunyai tugas:
Pemerintah Aceh berharap agar seluruh rancangan RTRK di Aceh dapat segera memperoleh Rekomendasi Gubernur untuk dibawa ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) di Jakarta walaupun RTRWA belum disahkan. Selain itu, kegiatan ini menciptakan peluang untuk mencapai kata sepakat terhadap beberapa perbedaan, khususnya usulan Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya), yang ada dalam RTRWA dan RTRK selama ini dengan tetap mengikuti peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
Sidang pertama dilakukan pada tanggal 2 November 2011 dengan memeriksa RTR Kota Lhokseumawe. Beberapa rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan draft naskah akademis telah diberikan agar sesuai dengan rancangan RTRWA dan peraturan yang berlaku. Rekomendasi Gubernur Aceh untuk rancangan RTR Kota Lhokseumawe segera dikeluarkan setelah perbaikan tersebut dilakukan.
Adapun kabupaten/kota yang sudah dibahas adalah (update 09 Januari 2012)
Selain itu, pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan pula sosialisasi hasil kajian Tim Terpadu dari BKPRN dan BKPRD Aceh kepada seluruh kabupaten/kota terkait dengan perubahan Kawasan Hutan. Hasil ini masih sementara dan bisa direvisi sesuai dengan masukan dari kabupaten/kota.
Catatan:
